Sekolah Rakyat di Sumatera Barat resmi bertambah satu lokasi. Pemerintah Pusat menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah baru penerima pembangunan sekolah berasrama penuh bagi anak dari keluarga miskin ekstrem. Penetapan ini menambah daftar sebelumnya yang hanya mencakup Kabupaten Solok dan Dharmasraya.
Penambahan lokasi tersebut dipastikan setelah pertemuan antara Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Lima Puluh Kota, dan Bupati Solok dengan jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Strategis Kementerian PUPR di Jakarta pada Selasa, 12 November 2025.
Sekolah Rakyat Sumbar kembali menjadi perhatian setelah Vasko menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dan kementerian teknis merupakan kunci percepatan program nasional. Ia menyebut kehadiran langsung kepala daerah menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.
Vasko menekankan bahwa daerah harus aktif menyiapkan dukungan. Ia mengatakan semakin cepat pemerintah daerah menyediakan lahan dan kebutuhan awal lainnya, semakin cepat pula manfaat pendidikan dapat dirasakan masyarakat setempat.
Dari sisi daerah, Bupati Lima Puluh Kota Safni menyambut penetapan ini sebagai peluang besar untuk membuka akses pendidikan lebih setara bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera. Ia memastikan pemerintah kabupaten siap memberikan dukungan penuh agar pembangunan segera berjalan.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Pemerintah Pusat untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang berada pada kategori desil 1–2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sekolah ini dirancang dengan konsep ber-asrama penuh, mencakup jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung negara.
Pemerintah memperkirakan biaya pembangunan setiap unit Sekolah Rakyat mencapai Rp200 miliar, mencakup gedung belajar, asrama siswa, serta fasilitas penunjang lainnya.
Dengan penambahan lokasi di Lima Puluh Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
